JAKARTA,quickq网页版登录 DISWAY.ID --Kebijakan pemerintah untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 100 persen, sukses menuai reaksi positif dari masyarakat.

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pemberian THR kepada ASN, termasuk pensiunan, tentu akan mendorong konsumsi rumah tangga, terutama menjelang momentum Lebaran. 

"Daya beli ASN dan keluarganya dipastikan meningkat, sehingga permintaan barang dan jasa akan melonjak signifikan. Ini bisa menjadi stimulus positif untuk sektor ritel, makanan, pariwisata domestik, hingga UMKM yang menggantungkan harapan pada tingginya perputaran uang selama musim liburan," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 15 Maret 2025.

BACA JUGA:Berikan Kontribusi Besar untuk Perekonomian, Kemenperin: Industri Kimia Perlu Dipacu Lagi

BACA JUGA:Skema Banyak Risiko, Pengamat: Pemberian THR Ojol Harus Diiringi dengan Pengawasan

Kendati begitu, Achmad juga menambahkan bahwa kebijakan ini juga harus dipastikan untuk tidak menggerus kemampuan fiskal untuk membiayai program-program strategis lainnya.

Pasalnya, pemberian THR plus Tukin 100 persen bagi 9,4 juta ASN dan pensiunan, meskipun sudah dialokasikan dalam APBN, tetap merupakan komponen belanja rutin yang memakan porsi signifikan. 

"Ini menjadi perhatian karena sebagian besar penerimaan negara masih sangat bergantung pada pajak dan penerimaan komoditas yang fluktuatif.

Jika kita ingin menjaga defisit anggaran tetap terkendali tanpa mengorbankan program-program produktif, maka pemberian THR harus dikaitkan dengan rasionalisasi belanja negara lainnya," pungkas Achmad.

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa negara harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik anggaran yang hanya memuaskan kelompok birokrasi, tetapi mengabaikan kepentingan rakyat banyak. 

BACA JUGA:Sambut Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah Luncurkan Program BINA Lebaran 2025

BACA JUGA:Student Loan Diusulkan DPR Atasi Kendala Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa

Dalam hal ini, dirinya juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus berpegang pada prinsip keadilan distributif dan efisiensi.

Artinya, program-program yang populis seperti THR harus diimbangi dengan program sosial yang nyata untuk kelompok rentan, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, atau peningkatan layanan dasar. 

• 1
• 2
• »

• ·4 Tanda Anak yang Mengonsumsi Obat Steroid, Orang Tua Waspada
• ·Siapa Mau Pindah? 12 Tower Rusun di IKN Nusantara Sudah Siap Huni
• ·推荐:园林专业英国留学学校
• ·Kuasa Hukum Ricky Rizal Berharap Kliennya Bisa Dibebaskan, Apa Pertimbangannya?
• ·Berasalan Sakit, KPK Jadwalkan Ulang Direktur PT Ekamaz Putra Persada
• ·Lukas Enembe Ditangkap KPK, Polda Papua Perketat Keamanan di Mako Brimob Kota Raja
• ·荷兰室内设计留学申请条件
• ·Polisi Angkut 2 Oknum BNN yang Diduga Edarkan Sabu
• ·Melonjak 50 Persen, Manulife Indonesia Kantongi Laba Bersih Rp1,5 Triliun Sepanjang 2024
• ·Sidang Narkoba Dody Prawiranegara Mulai Digelar di PN Jakbar
• ·荷兰室内设计留学申请条件
• ·Rugikan Negara Rp100,7 miliar, Petinggi PT Antam Dodi Martimbang Resmi Ditahan KPK
• ·Wabah E. coli di McDonald's, Satu Orang Meninggal Puluhan Sakit
• ·Polisi Angkut 2 Oknum BNN yang Diduga Edarkan Sabu
• ·Kemendagri Pastikan Pemprov Papua Tetap Berjalan Pasca Lukas Enembe Ditangkap KPK
• ·Mobil Berpenumpang Penuh Dibolehkan Lagi di Jakarta