PDIP berencana akan memberikan pendampingan hukum atas perkara yang menimpa kadernya yang juga Wali Kota Blitar Saamanhudi Anwar terkait dengan dugaan kasus suap proyek yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tetap memberikan bantuan hukum. Apa yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan agenda politik tertentu dan itu bukan operasi tangkap tangan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Bantuan hukum, kata dia, rencananya juga akan diberikan pada mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga terjerat perkara yang sama. Kasus yang menimpa Sahri yang kembali berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu juga dinilai bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT).

• ·Niat Puasa Syawal, Keutamaan dan Tata Cara Menjalankannya
• ·Jadwal Salat dan Imsak Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel 4 April 2023
• ·Diduga Korleting Listrik, Sebuah Yamaha R15 Hangus Terbakar di Kembangan Jakbar
• ·Jadwal Buka Puasa Jakarta, Kamis 13 April 2023
• ·Jangan Salah Pilih, Ini Cara Membedakan Kurma Asli dan Palsu
• ·Jadwal Salat dan Imsakiyah Jakarta Hari Ini 28 Maret 2023
• ·Ingin Pastikan Hasil Olahan Sampah Berkualitas, Peresmian RDF Plant Bantargebang Molor
• ·Diduga Langgar Prosedur Soal Kasus Brigadir J, Ferdy Sambo Langsung Dijebloskan ke Mako Brimob!
• ·Tips Memilih Gula Aren Berkualitas Ala Chef Jerry Andrean
• ·Penutupan Holywings Cuma Bikin Senang Pendukung Anies, Adi Prayitno: Kenapa Nggak dari Dulu?
• ·Gemasnya Bayi
• ·Kemen PPPA
• ·Bicara Elektabilitas, Anies Baswedan Sebut Masyarakat Sadar Perlunya Perubahan
• ·Imbas Kebijakan Tarif Trump, Hitung
• ·Diduga Korleting Listrik, Sebuah Yamaha R15 Hangus Terbakar di Kembangan Jakbar
• ·Kuasa Hukum Putri Candrawathi Sindir Pengacara Brigadir J, 'Advokat tapi Gayanya kaya Ahli Nujum'