PDIP berencana akan memberikan pendampingan hukum atas perkara yang menimpa kadernya yang juga Wali Kota Blitar Saamanhudi Anwar terkait dengan dugaan kasus suap proyek yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tetap memberikan bantuan hukum. Apa yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan agenda politik tertentu dan itu bukan operasi tangkap tangan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Bantuan hukum, kata dia, rencananya juga akan diberikan pada mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga terjerat perkara yang sama. Kasus yang menimpa Sahri yang kembali berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu juga dinilai bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT).

• ·Gubernur BI Dorong Transformasi IsDB Demi Arsitektur Keuangan Global yang Lebih Inklusif
• ·Pemuda Kota Malang Dukung Gibran Jadi Cawapres di Pemilu 2024, Ternyata Ini Alasannya!
• ·FOTO: Ragam Arsitektur Masjid Tertua di Nusantara
• ·Berkat Strategi ini, Dana Kelolaan BTN Prospera Melonjak 149% jadi Rp9,5 Triliun
• ·Wacana Gateway Indonesia Timur: Peluang Emas Maritim yang Akan Dikaji Mendalam di IMW 2025
• ·Tanah Abang 'Semrawut', Jokowi Enggan Ajak Tamu ke Kawasan Itu?
• ·Video: Bekal Pulang Terbaik Menghadap Allah
• ·FOTO: Ragam Arsitektur Masjid Tertua di Nusantara
• ·FOTO: Nuansa Ramadan Masjid Terujung di Kutub Utara
• ·FOTO: Gemerlap Cahaya dan Spiritual Hiasi Bulan Ramadan di Dubai
• ·Wajib Coba 6 Cara Hempas Lemak Perut Saat Puasa Tanpa Olahraga
• ·7 Tanda Kamu Terjebak dalam Pernikahan yang Tidak Bahagia
• ·Kejati Terima Berkas Kasus Penghinaan Presiden
• ·Densus 88 Tangkap 18 Teroris Selama Oktober 2023
• ·Mendagri Ultimatum Kepala Daerah untuk Dukung Program 3 Juta Rumah, Tidak Boleh Ditawar Lagi!
• ·Rakernas, Jokowi Diusulkan jadi Ketua Umum PDI Perjuangan