JAKARTA,quickq官网正版下载 DISWAY.ID- Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PP SNNU) Witjaksono mengkritik pagar laut yang membentang di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut SNNU, pagar laut di utara Tangerang itu merugikan nelayan karena terhambat saat melaut hingga membuat berkurangnya pendapatan. 

BACA JUGA:Gelar Rapimnas, SNNU Komitmen Kuatkan Solidaritas Nelayan di Tengah Tahun Politik

BACA JUGA:Anak Nelayan NTT Dipulangkan Tes Polisi karena Masalah Kesehatan, Netizen: Permainan Udang dan Batu

Untuk itu, SNNU menuntut pemerintah membatalkan Proyek Strategis Nasional di Pantai Indah Kapuk 2 atau PSN PIK 2. 

"Peristiwa pemagaran pada areal laut di wilayah Kabupaten Tangerang menyebabkan kegiatan nelayan di sana. menjadi terbatas yang pada akhirnya mengganggu perekonomian rumah tangga mereka yang sangat bergantung dari hasil melaut," ujar Witjak, melalui keterangannya, Rabu 29 Januari 2025. 

Witjak juga menyoroti fakta kepemilikan HGB atas areal laut tersebut dan memandang bahwa pemasangan pagar laut sebagai upaya perampasan ruang laut atau familiar disebut dengan istilah Ocean Grabbing

BACA JUGA:Nelayan Cerita Kondisi Laut Sebelum Adanya Polemik SHGB dan Pagar Misterius di Pesisir Tangerang

BACA JUGA:Ombudsman RI: Pagar Laut Sebabkan Nelayan Merugi hingga Rp9 Miliar

"Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan putusan MK. No. 3 Tahun 2010 yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui terbitnya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tidak diperkenankan alias dapat dikatakan sebagai suatu hal yang illegal" tambah Witjaksono. 

Witjak menegaskan, tak ada dasar hukum yang mengatur pemetaan area laut sehingga membatasi nelayan untuk melaut. 

Apalagi sampai terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang proses penerbitannya diduga kuat melanggar hukum. 

"Jadi, tidak ada dasar bagi pihak-pihak baik perorangan maupun unit usaha untuk melakukan klaim atas areal laut berdasar pada penerbitan SHGB apalagi sampai dilakukan pemagaran yang membuat susah nelayan," katanya.

Soroti penegakan hukum

Witjak juga menanggapi perihal permasalahan pemagaran laut di Tangerang yang sarat pelanggaran hukum. Menurutnya, ada indikasi bahwa masih terdapat lubang dalam peraturan yang ada maupun dari aspek penegakan hukum yang dimanfaatkan oleh sindikat atau mafia pertanahan yang bukan tidak mungkin menyebabkan persoalan serupa di daerah pesisir Indonesia lainnya.

• 1
• 2
• »

• ·Jadi Trending Topic di Media Sosial, Apa Itu Songong?
• ·爱丁堡大学设计研究生申请条件是什么？
• ·VIDEO: Momen Eiffel Tower hingga Empire State Building Ikut Earth Hour
• ·Kasus TPPO Jual Ginjal di Bekasi Terbongkar! Mahfud MD : Tidak Ada Bekingan, Tangani Sampai Tuntas!
• ·5 Warna Rambut yang Bakal Tren di 2024, Warna Dasar Cokelat
• ·LPSDK Dihapus, Perludem Anggap KPU Menyimpang Dari Pemilu Berintegritas
• ·Polisi Periksa Saksi Ahli Terkait Kasus Panji Gumilang Pekan Depan
• ·全球服装设计最好的大学有哪些？
• ·FOTO: Khudi Bari, Rumah Mungil Tahan Banjir di Bangladesh
• ·Sidang Mario Dandy dan Shane Lukas Hadirkan Dua Saksi Ahli
• ·Detail Sulam yang Menawan ala Tandamata di Metro Festive Raya
• ·INFOGRAFIS: 'Rules' Berburu Takjil Lintas Agama
• ·FOTO: Cerita Salju yang Pergi dari Resor Ski Himalaya
• ·Negara Kehilangan Rp291 Triliun Akibat Produk Palsu
• ·VIDEO: Momen Eiffel Tower hingga Empire State Building Ikut Earth Hour
• ·Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang, Polri Periksa 19 Saksi