PKS Minta Tambang yang Dekat Raja Ampat Ditindak Tegas: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan!

JAKARTA,quickq下载安卓 DISWAY.ID- Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kepulauan Raja Ampat.

Terutama, kata Mulyanto, tambang yang dekat dengan obyek pariwisata Raja Ampat.

BACA JUGA:Komisi VII DPR Minta Pemerintah Evaluasi Seluruh Izin Tambang di Raja Ampat: Jangan Sampai Perusahaan Untung, Lingkungannya Rusak

BACA JUGA:Semua Layanan kppli: Mendorong Kesadaran dan Aksi Nyata untuk Perlindungan Lingkungan Indonesia

"Jangan malah yang disasar adalah tambang di Pulau GAG milik BUMN yang jauh dari daerah pariwisata Raja Ampat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin, 9 Juni 2025.

"Yang dihebohkan dan dilaporkan masyarakat kan terutama adalah tambang yang dekat dengan obyek wisata tersebut. Jangan dibelokkan atau pilih kasih," sambungnya.

Ia pun meminta Bahlil untuk menindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat.

Menurut Mulyanto, banyak perusahaan tambang tidak menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai penguatan dari konsep Good Corporate Governance (GCG).

BACA JUGA:Menteri LH: Pertambangan di Raja Ampat Melanggar UU, 4 Perusahaan Tambang Nikel dalam Pengawasan

Ia menilai, perusahaan seharusnya mengedepankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.

“Jangan sampai masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat bisnis tambang di wilayah mereka,” jelas dia.

BACA JUGA:Bupati Tak Bisa Hentikan Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat: Kami Hanya Bisa Melihat, Kewenangan di Pusat

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah wajib turun tangan secara aktif untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi kerusakan permanen.

“Keindahan dan keanekaragaman hayati Raja Ampat adalah warisan dunia yang harus dijaga dan dilestarikan demi generasi mendatang. Pemerintah harus adil dan hadir melindungi hak rakyat,” tegas Mulyanto.