JAKARTA,quickq网页版登录 DISWAY. ID -Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengaku khawatir dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam Rancangan PKPU (RPKPU) tentang Dana Kampanye Pemilu 2024. 

Dia menilai dengan tidak adanya LPSDK selama masa kampanye, maka kata Fahri Hamzah, pesta demokrasi akan semakin liar.

"Pesta akan semakin liaaaarrr ….! Dan tentunya akan sangat bahaya bagi demokrasi di Indonesia," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Rabu, 14 Juni 2023.

BACA JUGA:Puluhan Lansia Bermain Judi Diamankan Polda Metro Jaya

Lebih lanjut, menurut Fahri, audit dana kampanye sangat penting dalam menentukan adil atau tidaknya pemilu, karena dana pemilu adalah salah satu faktor penentu utama kemenangan.

"Bahkan kalau tidak dikontrol dan dibatasi, maka uang bisa menjadi sebab kemenangan utama terutama untuk money politics atau politik uang," kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2015.

Fahri yang merupakan calon legislatif (Caleg) Partai Gelora dari daerah pemilihan atau Dapil NTB I ini pernah menyebutkan bahwa guna menghindari politik uang, ada tiga cara pembiayaan, yakni 100 persen dibiayai negara, dibiayai oleh fully by market atau sepenuhnya dibiayai pasar dan pembiayaan dengan sistem hibryd.

"Pembiayaan yang dibiayai 100 persen oleh negara ini, untuk mengantisipasi keterlibatan dari tim dirty money dan ilegal money ke dalam pemilihan di pemilu dan partai politik," terangnya.

Lebih ekstrem lagi, adalah dibiayai oleh fully by market atau sepenuhnya oleh pasar, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Tetapi tentunya harus ada regulasi yang ketat agar dana yang dikumpulkan untuk kegiatan pemilu, tidak boleh jatuh kepada pembiayaan pribadi.

BACA JUGA:Bawaslu Akan Awasi Aliran Dana Kampanye LADK dan LPPDK

"Sedang pembiayaan dengan sistem hibryd, sepertinya kita ingin memakai ini. Tapi regulasinya itu tidak ketat sehingga pelibatan uang ilegal di dalam pemilu di kita itu masih terlalu ketat, terutama yang tidak disadari adalah pembiayaan pemilu berbasis kepada uang pribadi," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, Sebagaimana diketahui, KPU telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus salah satu aturan pemilu yang tercantum dalam PKPU, yaitu soal LPSDK. 

Padahal dalam PKPU sebelumnya soal dana kampanye, dijelaskan bahwa ada tiga laporan yang harus dilakukan oleh peserta pemilu, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), LPSDK, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). 

Namun, pada PKPU baru, KPU justru menghapus LPSDK karena masa kampanye yang terhitung singkat. 

• 1
• 2
• »

• ·Anies Baswedan Komentar Santai usai Ganjar Pranowo Didapuk Sebagai Capres PDIP: Semoga Amanah!
• ·Wamen ESDM Yakini Produksi Perdana Lapangan Migas di Natuna Bisa Perkuat Ketahanan Energi Nasional
• ·Menkes Tegaskan Uji Klinis Vaksin TBC Bukan Jadikan Warga Indonesia Kelinci Percobaan
• ·Puji Jokowi di Hadapan Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo: Bukan Karena Ada Gibran di Sebelah Saya
• ·VIDEO: Tarian Haka Ramaikan Perayaan Hari Waitangi di Selandia Baru
• ·Daikin Buka Pabrik Baru di Indonesia, Kemenperin Optimis Industri Elektronik Akan Meningkat Positif
• ·Kamu Ingin Kuliah Jurusan Teknik? Kampus Ini Buka Prodi Baru, Teknik Kimia dan Teknik Mesin
• ·VIDEO: Serunya Festival Layang
• ·Karopenmas Ungkap Jadwal Sidang Etik Ricky Rizal
• ·Kemnaker Tegaskan Pekerjaan Layak adalah Hak Asasi Manusia
• ·Malaysia Bidik 45 Juta Turis Asing pada 2025, Indonesia Cuma 16 Juta
• ·Daikin Buka Pabrik Baru di Indonesia, Kemenperin Optimis Industri Elektronik Akan Meningkat Positif
• ·FOTO: Warga Afghanistan: 'Tanpa Roti Rasanya Tidak Makan Apa
• ·Link Download Pakta Integritas PPG Guru Tertentu 2025, Jadi Syarat Lapor Diri!
• ·Trump Kembali Serang The Fed, Klaim Lebih Paham Suku Bunga Dibandingkan Powell
• ·Makan Lebih Banyak Telur Bikin Otak Wanita Tetap 'Encer', Studi Ungkap