Terkait Kasus Izin Holywings, DPRD DKI Sebut Hal Itu Dijadikan Pelajaran
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono meminta Pemprov DKI Jakarta belajar dari kasus manipulasi izin usaha Holywings.
"Makanya, ini momentum yang baik bagi Pemprov DKI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kinerja Pemprov dalam melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha seperti itu. Momentum ini harus kita jadikan ruang yang baik untuk kita evaluasi. Sehingga kejadian serupa tidak berulang," katanya, Jumat (1/6/2022).
Baca Juga: Ganjar Dikritik Gegara Wadas, Anies Dipuji Gegara Holywings
Menurut dia, penting juga bagi Pemprov DKI duduk bersama pelaku usaha, terutama usaha serupa Holywings. Antara Pemprov DKI dengan pelaku usaha harus ada komitmen bersama untuk melaksanakan fungsi masing-masing sesuai aturan yang ada.
"Harus dibangun komitmen bersama. Bahasanya begini, lu boleh cari untung, tapi juga jangan melanggar aturan. Itu hal yang normatif saja. Nggak ada yang luar biasa. Tapi saya ingin katakan, pengusaha itu tidak akan berani melanggar aturan ketika pengawasannya ketat. Nggak mungkin akan berani. Karena konsekuensinya usahanya nggak akan jalan," katanya.
Pelanggaran-pelanggaran justru terbuka peluangnya terjadi lantaran lemahnya pengawasan di lapangan. Para pelaku usaha pada dasarnya menyadari bahwa pelanggaran aturan berpotensi mengakibatkan penindakan oleh petugas.
"Kenapa nggak jalan usahanya, karena pasti akan dilakukan penindakan ketika ada pelanggaran. Karena selama ini lalai, karena selama ini abai melakukan pengawasan di lapangan maka terjadi pelanggaran," katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dibuat Sulit Keluar dari PDIP, Gibran Rakabuming Jadi Sebabnya
Pentingnya evaluasi menyeluruh praktik pengawasan perizinan akan menghindari kucing-kucingan atau bahkan kongkalikong antara petugas dan pengelola usaha. Sehingga semakin menyuburkan pelanggaran.
"Semacam kucing-kucingan bahkan mungkin di lapangan terjadi kongkalikong, kan kita nggak ngerti. Dan peluang itu sangat terbuka terjadi kongkalikong di lapangan," ungkapnya.
下一篇:Kejagung Segera Gelar Perkara Tentukan Nasib Johnny Plate dalam Dugaan Korupsi BTS Kominfo
相关文章:
- Penganiayaan Napi Yang Viral Terbukti Dilakukan Pegawai Lapas
- LBH Jakarta Kritik Rencana Pramono Pasang CCTV di Permukiman: Hak Privasi Warga Terancam
- Camaba Cek! Pendaftaran Jalur Mandiri UIN Jakarta 2025 Sudah Dibuka, Bisa Pakai Nilai UTBK SNBT
- Paus Leo XIV Ternyata Pernah ke Indonesia, Begini Ceritanya
- Polisi 'Smackdown' Mahasiswa Sampai Kejang
- Rumah Charlie Chandra Pengugat Aguan Diblokade Anggota Polda Banten, Ghufroni: Terlalu Over Acting
- Cek bkn.go.id Pengumuman PPPK 2024 Tahap 2, Ini Langkah dan Cara Lihat Nama Kamu
- Status Sebagai Negara Nonblok, Kadin Optimis Indonesia Jadi Penyeimbang China
- Beri Dukungan, JOMAN Bakal Bentuk Ormas Prabowo Mania 08
- Diskon Hari Kartini, Tarif Rp1 Transjakarta untuk Wanita Pada 21 April Besok
相关推荐:
- Bobrok Kemenkeu Terungkap, 13 Ribu Pegawai Belum Lapor Harta Kekayaan
- Camaba Cek! Pendaftaran Jalur Mandiri UIN Jakarta 2025 Sudah Dibuka, Bisa Pakai Nilai UTBK SNBT
- Awas, Studi Temukan Minum Kopi Sebanyak Ini Bisa Bikin Ginjal Rusak
- Musim Ditutup! PLN Mobile Proliga 2025 Jadi Ajang Bersinarnya Talenta Muda Tanah Air
- KPU Sebut Pemilih Muda Akan Mendominasi Pemilu 2024
- Arus Balik Libur Waisak Tembus 196 Ribu Kendaraan, Jalur Timur Paling Padat
- Literasi Gak Ketinggalan Zaman, Yuk Gaul Pakai Bahasa Daerah di Era Digital
- Harga Beras di Pasar Dunia Menurun, Bapanas Perkuat Stok CPP di Indonesia
- Satu Dekade Astra Life, Transformasi Sukses dan Portofolio Bisnis yang Kuat
- Cek bkn.go.id Pengumuman PPPK 2024 Tahap 2, Ini Langkah dan Cara Lihat Nama Kamu
- Ini Alasan Menhub Majukan Cuti Bersama Lebaran 2023
- Beri Dukungan, JOMAN Bakal Bentuk Ormas Prabowo Mania 08
- KPU Akui Tidak Bisa Jangkau Parpol Yang Sosialisasi Luar Aturan
- Terkait Kasus Izin Holywings, DPRD DKI Sebut Hal Itu Dijadikan Pelajaran
- Pernyataan Jokowi soal Kebebasan Berpendapat Tercoreng oleh Langkah Luhut
- KAMMI Berikan 2 Seruan dan 5 Tuntutan Untuk Pemerintah di Milad ke
- Beri Dukungan, JOMAN Bakal Bentuk Ormas Prabowo Mania 08
- KPMH Minta Komisi Yudisial Tindak 6 Hakim yang Dilaporkan, Sudah 3 Minggu Tak Ada Tindakan
- Jelang Pemilu 2024, Wamenag Minta Ormas Agama Jaga Persatuan dan Kesatuan
- Alamak! Megawati Digugat Rp40 Miliar oleh Mantan Anak Buahnya