Namanya Juga BuzzeRp Tentu Saja Kerjanya Tidaklah Gratis
Keberadaan BuzzerRp dianggap lebih banyak mudharatnya serta keberadaannya merusak ruang digital. Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto yang setuju dengan ajakan senior ekonom, Rizal Ramli (RR) karena buzzerRp merupakan sampah demokrasi.
"Keberadaan penggaung atau BuzzerRp lebih banyak mudharatnya, keberadaan mereka merusak ruang digital, mendistorsi ruang demokrasi dan merusak kohesifitas kebangsaan," ujar Satyo dikutip dari RMOL, Rabu (16/6).
Apalagi kata Satyo, dalam beberapa peristiwa politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, segelintir BuzzerRp memanfaatkan ruang digital untuk melakukan desepsi atau tindakan penyusupan.
Bahkan bacaan Satyo BuzzerRP difungsikan untuk alat pembunuhan karakter, menyebarkan hoax hingga menebar kebencian. Analisa Satyo, apa yang telah dikerjakan BuzzerRP tidaklah gratis.
Menurut pandangan Satyo, sampai saat ini BuzzerRP terkesan kebal hukum. Sebabnya cabang kekuasaan saat ini kerap menjadi operator BuzzerRP.
"Namanya juga BuzzeRP tentu tidak lah gratis. Berbagai upaya telah ditempuh untuk meredakan gerak BuzzerRp yang destruktif, namun kadang keadilan hukum tidak sanggup menjangkau mereka akibat hukum tidak independen," pungkas Satyo. (RMOL)
下一篇:Pramono Komentari soal Peringkat Jakarta Kota Termacet di Dunia
相关文章:
- Menanti Hasil Sidang Isbat, Menag Harap Awal Ramadan Bareng
- Razia Buku Kiri, Komnas HAM Tuding TNI Langgar Hukum
- FOTO: Suasana Meriah Festival Membuat Kimchi di Korea Selatan
- Duh Mas Anies, Duit Mulu yang Dimasalahin
- Innalillahi, Istri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Meninggal Dunia
- Anies Baswedan Diminta Jangan Girang Dulu Karena...
- OJK Tancap Gas Perkuat Keuangan Syariah Lewat Pemisahan UUS, 41 Perusahaan Antre Spin
- Soal Pembebasan Ba'asyir, Ini Penjelasan Mahfud MD
- KPK Dikabarkan Lakukan OTT, Kasusnya di sini...
- PII dan Kejaksaan Agung Kerja Sama dalam Bidang Perdata
相关推荐:
- Pengakuan Linda ke Pabrik Sabu Bersama Teddy Minahasa Tak Ditanggapi Polri: Tanya Saja Sama Bu Linda
- Anies Baswedan Diminta Jangan Girang Dulu Karena...
- Duh Mas Anies, Duit Mulu yang Dimasalahin
- Unilever Indonesia Bagikan 99,7% Laba 2024 sebagai Dividen, Pemegang Saham Cuan Jumbo!
- Munarman FPI Dekat dengan Tito Karnavian, Kuasa Hukumnya Jawab Begini
- Wamen PPPA Ungkap Eksploitasi Seksual Anak Kejahatan Lintas Batas
- Outsourcing Gak Jelas! Yassierli Beberkan Ruwetnya Masalah yang Dialami Pekerja
- Wamen PPPA Ungkap Ketimpangan Gender Justru Berawal dari Rumah
- Bareskrim Polri Kembali Panggil Dito Mahendra Atas Kepemilikan Senpi Ilegal
- Musda VI Golkar Banten, Langkah Awal Menuju Kemenangan 2029
- Data dari China, 85 persen Total Emisi Karbon Sumbernya Transportasi Darat
- BLUNDER! Penundaan Pengangkatan CPNS 2024 Sampai Oktober Dinilai Ancam Pertumbuhan Ekonomi
- Juliari Divonis Cuma 12 Tahun, Gak Masuk Akal! Harusnya Seumur Hidup
- Pabrik Perakitan Lokal GAC Aion di Purwakarta Targetkan Produksi 20.000 Unit Mobil Per Tahun
- Penjualan Mobil Terburuk, Perusahaan Pembiayaan Ogah Kasih Pinjaman karena Utang Rumah Tangga Macet
- Ini Alasan
- Moeldoko Dikecam Efek TWK KPK Tak Dilarikan ke Presiden: Nggak Paham Isu Pemberantasan Korupsi
- Janji Akan Bongkar Kasus Korupsi Munjul, Firli Kembali Tebar Ancaman
- Perusahaan Asuransi Tetapkan Biaya Tinggi untuk Kendaraan Listrik
- Societe Generale Luncurkan Stablecoin Dolar, Jadi Bank Besar Pertama Masuk Market Kripto