JAKARTA,quickq可以退款吗 DISWAY.ID -Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis 30 Januari 2025.

Apresiasi tersebut diberikan atas capaian kinerja kementerian di tahun 2024, termasuk dalam 100 hari kerja, serta langkah tegas dalam penanganan persoalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, dan pemberantasan mafia tanah.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan penghargaan atas kinerja Kementerian ATR/BPN.

BACA JUGA:Aturan Dokter dan Insinyur yang Bekerja di Luar Negeri Dibahas dalam Revisi UU PMI

BACA JUGA:6 Lokasi Nonton Atraksi Barongsai di Jakarta Akhir Pekan 1-2 Februari 2025, Ada di Banyak Mall!

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah memaparkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan anggaran 2024.

"Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah," katanya.

Langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani kasus sertifikasi di kawasan pagar laut juga mendapat sambutan positif dari Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI.

"Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah," ungkap Taufan.

BACA JUGA:Fantastis! Raffi Ahmad Punya Harta Rp1.03 Triliun, Ada 45 Tanah dan 23 Kendaraan Mewah

BACA JUGA:Simak 6 Perbedaan SPMB dan PPDB, Bukan Sekadar Ganti Nama

"Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat," tegas Nusron.

Dengan apresiasi dan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan terus meningkatkan kinerja serta mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

• 1
• 2
• »

• ·7 Cara Menyiasati Tempias Air Hujan, Cegah Banjir Lokal di Dalam Rumah
• ·Pengabdian Tanpa Batas Bidan Eros Rosita untuk Warga Baduy
• ·Pasien Stroke Kian Muda, Dokter Sebut Ada yang Usia 6 Tahun
• ·Aduh! Mahasiswa Bakal Terlantar Nih, Dosen ASN Ancam Mogok Ngajar Jika Tukin Belum Dibayar
• ·NYALANG: Membuka Gerbang Waktu
• ·Kontras Feminin
• ·Pesawat Punya Ruang 'Rahasia', Gunanya untuk Pramugari dan Pilot Tidur
• ·Cek Dana Bansos 2025 Mulai Pakai DTSEN, Apa Bedanya dengan DTKS?
• ·Gibran Cek Fasilitas Kesehatan untuk Program Makan Bergizi Gratis di 3 Lokasi Jakarta
• ·Pemkab Kediri Harap Pimpinan Definitif DPRD Segera Susun RAPBD 2025
• ·Film 'The Dark House', Ketika Horor Bukan Lagi Tentang Hantu Melainkan Hilangnya Jati Diri
• ·4 Hal 'Aneh' yang Bisa Terjadi Usai Bercinta
• ·Masak Cumi Berapa Menit agar Tidak Alot?
• ·Cara Cek Saldo Dana Bansos KJP Plus 2025 Lewat HP, Syarat Nilai Rapor 70 Tengah Dikaji
• ·Awas Stroke, Hindari 5 Kebiasaan Ini agar Tetap Sehat
• ·Alasan Gerindra Dukung Pencalonan Kembali Prabowo untuk Pilpres 2029