JAKARTA,quickq怎么用干啥的 DISWAY.ID- Sistem pertahanan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul anggapan bahwa militer telah 'rusak' karena campur tangan politik. 

Namun, pengamat militer Khairul Fahmi menilai pandangan tersebut tidak hanya berlebihan.

BACA JUGA:Luhut Bantah Isu Prabowo Tegur Panglima Imbas Mutasi Letjen TNI Kunto Anak Try Sutrisno

BACA JUGA:TNI Tegaskan Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Tak Terkait dengan Sikap Try Sutrisno

Fahmi melihat ada dinamika hubungan antara militer dan politik dalam sistem demokrasi modern.

"Anggapan bahwa sistem militer atau pertahanan Indonesia ‘sudah rusak’ karena dicampuri urusan politik adalah pernyataan yang tidak hanya berlebihan, tetapi juga luput memahami konteks bagaimana militer bekerja dalam sistem demokrasi," ujar Khairul Fahmi saat dikonfirmasi, Selasa 6 Mei 2025.

Menurut Fahmi, TNI bukan institusi yang berada di ruang hampa, melainkan bagian dari sistem politik negara. 

Oleh karena itu, kebijakan pertahanan termasuk pengangkatan jabatan dan pengerahan kekuatan, merupakan hasil dari proses politik negara, bukan bentuk intervensi politik partisan.

BACA JUGA:Letjen Kunto Arief Batal Dimutasi dari Pangkogabwilhan I, Mabes TNI Tegaskan Tak Berkaitan dengan Try Sutrisno

Ia menegaskan bahwa politik yang dimaksud dalam konteks ini adalah politik negara, yaitu kebijakan strategis yang dijalankan oleh pemerintahan sah berdasarkan konstitusi demi kepentingan nasional. 

Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto, sebagai kepala negara dan Panglima Tertinggi TNI, memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah kebijakan pertahanan nasional.

"Wajar jika beliau memercayakan posisi strategis kepada prajurit yang dianggap profesional dan mampu menyelaraskan diri dengan visi pemerintah. Itu bentuk supremasi sipil, bukan intervensi politik partisan," terangnya.

Fahmi juga menekankan bahwa kritik terhadap dugaan campur tangan politik dalam militer tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang keterlibatan militer dalam politik Indonesia. 

Ia melihat era Prabowo sebagai momen korektif untuk memperjelas batas antara profesionalisme militer dan kepentingan politik praktis.

• 1
• 2
• »

• ·Waspada! Arah Jakarta
• ·PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Harvey Moeis dalam Kasus Timah Pada 14 Agustus 2024
• ·Penjualan Ritel Semakin Meningkat, Bappenas Perkirakan Akan Semakin Berkembang Hingga Tahun 2025
• ·Kediri Dholo KOM Challenge 2023, Ratusan Cyclist Dikenalkan Bandara Baru Kediri
• ·INTIP: Daun untuk Mengatasi Asam Urat Secara Alami
• ·Airlangga Mundur, Jokowi Bantah Cawe
• ·Tekan Polusi Udara, Belasan Gedung di Jakarta Dipasang Water Mist
• ·Pulau Jawa Semakin Padat, Jokowi Ungkap Keuntungan Masyarakat Jika Tinggal di IKN
• ·China Siap Injak Gas Investasi di RI, Li Qiang Sindir Negara Tak Ramah Bisnis
• ·Perwira TNI Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Sesama Jenis di Tangsel, Kostrad Ambil Tindakan Tegas
• ·Waduh! Anggota TNI Serma S Dikeroyok Di Pondok Ranggon, 4 Pelaku Ditangkap
• ·Citayam Fashion Week Mulai Bermasalah, Mazdjo Loyalis Ganjar Minta Anies Turun Tangan
• ·Airlangga–Sri Mulyani Kompak Desak Bimo Benahi Coretax dan Naikkan Rasio Pajak
• ·Gelombang Transformasi Digital ASDP Semakin Kencang, Ferizy Tembus 3 Juta Pengguna
• ·NasDem Tinggalkan Anies Baswedan, Jubir Relawan Prihatin Adanya Intimidasi
• ·Larang ASN Hapus Foto Anies yang Diunggah Sebelum Masa Pemilu, PKS Kasih Jempol ke Heru Budi