JAKARTA,quickq官网app DISWAY.ID- Aksi para purnawirawan TNI yang membacakan 8 tuntutan, termasuk seruan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, memicu perhatian publik. 

Tuntutan tersebut menyoroti ketidakpuasan terhadap arah politik nasional dan dinilai sebagai sinyal adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan saat ini.

BACA JUGA:Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Satelit Kemenhan, Salah Satunya Purnawirawan TNI

BACA JUGA:Tiru KDM, Pemkab Tangerang Berencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI-Polri

Akademisi Ubedilah Badrun turut menanggapi fenomena ini. Ia menegaskan bahwa, usulan atau aspirasi para purnawiran jendral itu bukan persoalan sederhana. 

"Tapi menunjukan ada problem politik yang sangat serius di Negeri ini," katanya dalam diskusi Formappi yang bertajuk mamakzulkan Gibran tinjauan konstitusi dan politik,"Jumat 9 Mei 2025.

Menurut Ubedilah, hal ini diperkuat dengan kehadiran tokoh-tokoh militer penting dalam gerakan tersebut. 

BACA JUGA:TNI Rawan Kena Campur Tangan Politik atau Supremasi Sipil? Ini Kata Pengamat

"Tingkat keseriusan itu sebenarnya terbaca dari orang-orang yang ada di dalam komunitas di situ. Ada mantan panglima di situ, ada, mantan denjen kopasus, ada mantan komandan maritim dan lain-lain. Yang dulunya adalah orang strategis dan punya jaringan. Jadi ini adalah tanda adanya problem politik yang sangat serius," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa akar permasalahan dalam pemerintahan saat ini adalah adanya cacat bawaan.

"Sebetulnya pemerintahan ini memang ada problem. Karena ada cacat bawaan. Jadi, mengapa poin kedua ini juga penting. Mengapa upaya keras dari pemerintah untuk membangun misalnya danantara atau banyak langkah-langkah yang kemudian tidak sesuai ekpetasinya ingin mendapatkan investasi yang banyak tapi kemudian gagal, tidak sesuai dengan target," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkap penyebab mendasar dari kegagalan itu adalah krisis kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. 

"Ini ada ketidakpercayaan dari dunia internasional dari pemerinthan ini. Karna tadi faktornya ada cacat bawaan. Apa cacat bawaanya, yaitu proses manipulasi konstitusi. Proses apa yang disebut secara teori itu yang dilakukan sebelum pemilu dan itu masuk katagori ada nepotisme di situ," tegasnya.

• ·FOTO: Demam Shogun, Turis Ramai
• ·Pemprov DKI Pikir
• ·Kawal Kerja Pansus DPRD DKI, Demokrat: Kami Ingin Produk Legislasi Konkret!
• ·Dorong Transaksi, BNI
• ·Asyik Memotret, Wanita Ini Tewas Tersambar Baling
• ·Ramai Protes Usia Pensiun Pekerja Naik Jadi 59 Tahun, Kemnaker Buka Suara
• ·Blok M Jadi Ibu Kota ASEAN? Gubernur Renovasi Besar
• ·19 Remaja Diringkus Gegara Tawuran, 7 Bilah Sajam Disita Polisi
• ·Dulu Terpencil, Greenland Kini Mudah Dikunjungi Berkat Bandara Baru
• ·Kabar Baik Nih untuk Dosen, Mendiktisaintek Sebut Tukin Disetujui Kemenkeu
• ·Kemenperin Belum Bisa Berikan Izin Edar iPhone 16 Meski Apple Bakal Bangun Pabrik, Ini Penyebabnya
• ·Pramono Dihujat Buntut Gowes di JLNT Casablanca, Stafsus Pasang Badan: Bukan Inisiatif Gubernur!
• ·Soal Gaji Pengurus Kopdes Merah Putih, Ini Kata Budi Arie
• ·Pramono Dihujat Buntut Gowes di JLNT Casablanca, Stafsus Pasang Badan: Bukan Inisiatif Gubernur!
• ·FOTO: Semarak Berbuka Puasa di Kampung Ramadan Jogokariyan
• ·Bank DKI Didemo Depan Balai Kota Sampai Menginap, Pramono: Itu Wajar